Network
Boltim News, Pikiran Rakyat – Kabar gembira datang. Bagi para pencari kerja khusunya ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN, tahun 2023 ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka lowongan kurang lebih sebanyak 300 ribu formasi yang disediakan.
Dalam kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas di Kota Bengkulu menyampaikan bahwa, Pemerintah akan melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
“Tes CPNS dan PPPK 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik. Tes CPNS dan PPPK untuk dua formasi tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, “ kata MenpanRB, Jumat 17 Maret 2023.
Baca Juga: Tegas! Bupati Boltim Larang Kendaraan Milik PT ASA Melintas di Jalan Milik Pemerintah Daerah
Dia mengatakan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Arahan Presiden Jokowi tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB, “ ujarnya.
Lanjut Menteri Anas, pada tahun 2022 kemarin telah disiapkan 700 ribu formasi tetapi baru diserap daerah 400 ribu, itu artinya kuato yang tersedia masih cukup banyak, sehingga akan buka lagi pada tahun 2023.
“Tahun ini kita buka lagi tes CPNS dan PPKK, “ terangnya.
Baca Juga: Bupati Sachrul Terima Kunjungan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Lanjut Menteri Anas mengatakan untuk formasi PPPK di daerah harus didiskusikan kembali oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuannya, agar formasi PPPK tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerah dan harapan masyarakat.
Soal anggaran untuk PPPK 2023 kata dia itu nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Kepala Daerah se Sulawesi Utara Serahkan LKPD Kepada BPK RI
"Berkaitan dengan anggaran penggajian PPPK tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran," ucapnya sebagaimana dilaporkan Antara, yang disadur dari Pikiran Rakyat
Diketahui, untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) khususnya 15 Kabupaten dan Kota yang ada, sebagian besar masih membutuhkan PNS atau PPPK, sehingga dengan adanya pemberitaan terkait penerimaan CPNS dan PPPK tentu ini menjadi kesempatan putra-putra daerah mengikuti tes tersebut.
Baca Juga: Bupati Sachrul Terima Kunjungan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Diketahui juga, khusus warga Sulut untuk menjadi PNS atau ASN itu masih sangat tinggi sehingga tak heran jika ada lowongan penerimaan CPNS dan PPPK, pelamarnya masih sangat tingg.***
