Network
Lanjut Menteri Anas mengatakan untuk formasi PPPK di daerah harus didiskusikan kembali oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuannya, agar formasi PPPK tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerah dan harapan masyarakat.
Soal anggaran untuk PPPK 2023 kata dia itu nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Kepala Daerah se Sulawesi Utara Serahkan LKPD Kepada BPK RI
"Berkaitan dengan anggaran penggajian PPPK tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran," ucapnya sebagaimana dilaporkan Antara, yang disadur dari Pikiran Rakyat
Diketahui, untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) khususnya 15 Kabupaten dan Kota yang ada, sebagian besar masih membutuhkan PNS atau PPPK, sehingga dengan adanya pemberitaan terkait penerimaan CPNS dan PPPK tentu ini menjadi kesempatan putra-putra daerah mengikuti tes tersebut.
Baca Juga: Bupati Sachrul Terima Kunjungan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Diketahui juga, khusus warga Sulut untuk menjadi PNS atau ASN itu masih sangat tinggi sehingga tak heran jika ada lowongan penerimaan CPNS dan PPPK, pelamarnya masih sangat tingg.***
