Network
Dalam penanggulangan bencana, jelasnya, Pemprov Jateng telah mengeluarkan beberapa regulasi, memberikan dukungan logistik, dan peralatan pencegahan bencana. Selain itu, juga menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan personel, peralatan, maupun logistik.
“Menghadapi bencana, tentu kabupaten kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun membutuhkan bantuan dari pusat,” jelasnya.
Bantuan dari BNPB, tutur Nana, antara lain peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pascabencana.
Baca Juga: Unik, Masjid Saka Tunggal di Cikakak Banyumas Kerap Dikerumuni Kera
Sementara itu, BMKG dapat membantu terkait rekayasa cuaca (TMC/teknologi modifikasi cuaca) agar curah hujan dapat dikendalikan, sehingga meminimalkan risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Kemudian bupati wali kota juga diminta melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan darurat bencana, serta perencanaan rehabilitasi bencana.
“Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami standby terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap akan dilakukan perbaikan,” terangnya.
Sementra itu, Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan, sembilan daerah ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat. Sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, BNPB langsung memberikan bantuan dasar dari para penyintas bencana.
Baca Juga: Antisipasi Anthrax, Pemprov Jateng Distribusikan 21.000 Dosis Vaksin
Bantuan yang diberikan meliputi peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, maupun anggaran operasional untuk tanggap darurat.
