Network
"Perekaman (KTP-el) ini termasuk salah satu peran pemerintah daerah karena data penduduk ini sangat penting. Merekalah yang akan menggunakan hak pilih. Kalau tidak terdata dengan baik, tidak ada sistem yang bagus kita gunakan, [maka] kami khawatir dari sudut pandang pengawasan Pemilu akan menjadi persoalan," ungkap Yusharto.
Baca Juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Fokus Kembangkan SDM
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Idham Holik, menekankan setiap pemilih harus teredukasi dengan baik mengenai penyelenggaraan Pilkada melalui literasi elektoral. Hal ini, kata dia, akan menentukan kualitas partisipasi pemilih.
"Mudah-mudahan nanti ke depan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada literasi masyarakat Indonesia atau pemilih dalam Pilkada serentak ini semakin baik dan meningkat," terang Idham.
Sejalan dengan itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Subkor Kewaspadaan Informasi dan Media Monitoring Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Baginda Achmadsyah Lubis mengatakan, dalam menghadapi berbagai tantangan Pilkada tersebut, pihaknya telah siap melakukan berbagai kegiatan untuk memonitor pelaksanaan Pilkada dan memastikannya berjalan dengan baik.
Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indeks Desa, Indikator Tunggal Pembangunan Desa
Ia pun meminta agar jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah memberikan atensi terhadap kerawanan yang mungkin muncul, misalnya potensi penyebaran penyakit semacam Covid-19 ataupun konflik sosial.
"Ini yang mungkin menjadi perhatian kepada kita, terutama jajaran Kesbangpol yang ada di daerah," tandasnya.***
