Network
BOLTIM NEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri ke-47 bertajuk “Implementasi Fleksibilitas BLUD: Permasalahan yang Dihadapi dan Solusinya”. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan pengelolaan sekaligus memahami berbagai isu strategis BLUD, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemendagri Dorong Pemda Kembangkan Pengelolaan BLUD
"Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut berpartisipasi dalam suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Melalui momentum ini besar harapan para pejuang pelayanan publik dapat semakin semangat, inovatif, produktif, dan semakin trengginas dalam memberikan produk layanan publik yang bermutu, efektif, optimal, serta berdaya saing tinggi yang tentunya dapat berimplikasi maksimal bagi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera," ujar Maurits.
Ia menegaskan pentingnya mengoptimalkan penerapan dan pengelolaan BLUD agar semakin efektif dan fleksibel untuk menjamin pelayanan publik yang kian berkualitas. Hal ini baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan jenis layanan umum lainnya. Upaya ini penting dilakukan agar kinerja organisasi penyelenggara layanan publik semakin profesional, fleksibel, dan kapabel sesuai cita-cita masyarakat.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Komitmen Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data
"Fleksibilitas BLUD tentunya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD baik rumah sakit daerah, Puskesmas, SMK, ataupun UPTD pengelola layanan umum lainnya dalam akselerasi pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana, kebutuhan operasional, dan kebutuhan lainnya, serta keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi program/kegiatan sebagai bentuk pengembangan layanan guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing," tegasnya.
Ia menyampaikan, Ditjen Bina Keuda selaku pembina keuangan di daerah terus berkomitmen menghadirkan berbagai solusi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk dengan penerapan BLUD untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pelayanan publik.
"Berbagai dukungan telah dilakukan baik berupa dukungan pendampingan, asistensi, maupun penerbitan dan sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD. Akan tetapi dalam implementasinya tentu masih menemui berbagai kendala, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun dari eksternal organisasi pemerintah," tutur Maurits.
