Network
BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi (tusi) memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis data. Hal itu diungkapkan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya pada penutupan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Grand Dafam Ancol, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.
"Terima kasih sejumlah pakar yang telah memberikan masukan kepada kita terkait pedoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Kami selalu berkomitmen merumuskan kebijakan yang berbasis pada data," ucap Yusharto.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, BSKDN bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerja sama ini terkait dengan upaya BSKDN menjaring isu strategis pemerintahan dalam negeri untuk dianalisis sehingga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan.
Pada 2023 BSKDN dan BRIN, kata Yusharto, berhasil menjaring 49 isu strategis lintas komponen Kemendagri.
"Kita diskusikan dengan BRIN, lalu mereka menangkap isu yang penting yang ada dari 49 usulan (isu strategis) itu mana saja yang ada pada skala nasional, yang akan dibantu (diteliti) oleh BRIN dan hasil penelitiannya itu akan diberikan untuk menjadi policy brief," jelasnya.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Aep Soleh, yang hadir sebagai narasumber memberikan pandangannya terkait strategi merumuskan kebijakan. Strategi itu diperlukan agar rekomendasi kebijakan dapat diterapkan dan sesuai permasalahan di lapangan.
Adapun salah satu strateginya adalah dengan memperkuat konsep kebijakan yang ingin dihasilkan. Konsep yang kuat, kata dia, akan mengarahkan pada hasil yang lebih baik. Aep juga menekankan pentingnya pemerintah memegang teguh prinsip good government dalam setiap kebijakannya.
