Network
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Oleh karenanya, Maurits berharap, kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik di seluruh Indonesia. Para peserta diharapkan mengikuti dan merespons, serta menggali secara optimal aturan dan mekanisme mengelola BLUD secara baik dan benar. Hal ini khususnya berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan, fleksibilitas, serta pengaturan regional terkait implementasi BLUD.
"Dalam mengimplementasikan BLUD secara optimal, tentunya sangat dibutuhkan kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD itu sendiri. Baik antara BLUD dengan SKPD selaku pembina teknis, BLUD dengan SKPD selaku pembina keuangan, OPD selaku kordinator, maupun antar-OPD yang mempunyai tusi (tugas pokok dan fungsi) pembinaan BLUD. Sehingga dengan demikian senantiasa akan menghadirkan solusi yang tepat terhadap pengelolaan BLUD secara berkelanjutan," tandasnya.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam kesempatan itu, turut hadir sejumlah narasumber di antaranya Kasubdit BLUD Direktorat BUMD, BLUD dan BMD R. Wisnu Saputro, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Agil Mulyaeni, serta Tenaga Ahli LPPSP FISIP Universitas Indonesia Bramana Purwasetya. Adapun materi yang dibahas di antaranya mengenai pendalaman permasalahan, isu-isu strategis implementasi BLUD, teknis pengelolaan keuangan BLUD, dan penyusunan penyajian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan, serta best practice-nya.
Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 5.655 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta tersebut berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud Riset dan Teknologi, serta LKPP. Kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Biro/Bagian Perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia, Kepala Puskesmas seluruh Indonesia, Kepala SMKN seluruh Indonesia, Tenaga ahli LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, serta jajaran Pemda.***
