Network
BN, Pikiran Rakyat – Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020-2021 dalam program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) kembali diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu menyusul dilakukannnya penggeledahan Kantor Kemensos pada Selasa 23 Mei 2023 yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.
"Benar, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik KPK di Kementerian Sosial," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/5/2023) yang dilansir dari ANTARA.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Kemensos Terkait Dugaan Korupsi Bansos
Sementara dari Kemensos melalui Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit menyatakan Kemensos kooperatif untuk memenuhi permintaan penyidik KPK terkait korupsi bansos beras tahun 2020.
Don menjelaskan penggeledahan KPK tersebut terkait pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.
Dia membenarkan penyidik KPK telah menemui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini serta menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut.
"Kami menyambut dengan baik dan kami korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK," ujar Don.
Baca Juga: Empat Orang Terlibat Kasus Lukas Enembe Dilarang ke Luar Negeri. Ini Penegasan KPK
Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Kedatangan penyidik KPK di lobi Kemensos yang mendadak bertepatan dengan waktu rapat dan briefing harian Mensos bersama jajarannya.
Dari informasi kedatangan KPK, Mensos Risma mengadakan pertemuan dengan para penyidik dan mempersilahkan mereka melaksanakan kegiatannya. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK sempat berpamitan kembali dengan Mensos Risma.
Don menjelaskan meski ada kegiatan tersebut, rutinitas yang berlangsung di Kemensos sama sekali tidak terganggu.
"Semuanya berjalan baik-baik saja. Artinya tidak ada pemberitahuan di awal, tapi kemudian semua berjalan dengan baik," kata dia.
Baca Juga: Terlibat 3 Kasus Dugaan Korupsi, Bupati Meranti Ditangkap KPK
Don menegaskan Mensos Risma selalu mengarahkan jajarannya untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan pemerintahan dan tidak menutup-tutupi maupun mengoordinasikan apapun. Hal itu selalu ditepati selama kepemimpinannya.
Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan sejumlah dokumen dan alat bukti yang terkait dengan kejadian korupsi bansos beras masa kepemimpinan Mensos Juliari Batubara.
Don menjelaskan tidak ada seorangpun dari Kemensos yang dibawa KPK melakukan penggeledahan. Namun dari hasil kegiatan tersebut, sejumlah alat bukti seperti notebook dan ponsel diamankan.
Baca Juga: Empat Orang Terlibat Kasus Lukas Enembe Dilarang ke Luar Negeri. Ini Penegasan KPK
Kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI telah dilakukan penyidikan oleh KPK. Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.***
