Network
BOLTIM NEWS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat layanan perbankan di daerah. Menurutnya, 51 persen penduduk Indonesia saat ini belum memiliki akses terhadap fasilitas perbankan baik dari segi pembiayaan via kredit, tabungan dan fasilitas perbankan lainnya.
Hal itu disampaikan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah dan Konsolidasi Perbankan Daerah" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 4 Maret 2024.
Baca Juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Fokus Kembangkan SDM
"Siapa yang di depan menanganinya (masalah akses perbankan)? BPD tentunya dengan sejumlah bank nasional yang kakinya sudah sangat panjang di daerah. Kita harus mengakui Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai peran banyak di negara ini," kata Suhajar.
Ia menjelaskan, akses terhadap perbankan merupakan faktor krusial bagi masyarakat. Oleh karena itu, BPD dinilai memiliki peran strategis dalam usaha meningkatkan inklusi keuangan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, menurutnya, tingginya persentase penduduk dewasa di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap fasilitas perbankan menjadi penyebab menjamurnya layanan pinjaman online di Indonesia.
Baca Juga: Kepala BSKDN Kemendagri Imbau Kota Parepare Genjot Capaian Inovasi dalam IID
"Ini adalah kenyataan di lapangan, bahwa peluang untuk membesarkan bank di tangan BPD ruang terbuka lebar, menambah nasabah dan lain sebagainya," ujarnya.
Menurut Suhajar, ruang masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dari BPD semakin terbuka lebar. BPD sebagai bank yang dekat dengan kondisi finansial masyarakat lokal memiliki potensi untuk meningkatkan layanan dan inovasi keuangan dan perbankan.
Baca Juga: Sukseskan Pilkada 2024, BSKDN Kemendagri Minta Daerah Matangkan Persiapan
