BOLTIM NEWS - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk terus meningkatkan hasil kreatif dan capaian inovasi pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID).
Hal itu mengingat pada pengukuran IID tahun 2023, pada variabel hasil kreatif cenderung masih rendah. Penyebabnya, secara kuantitas capaian produk inovasi pemerintah setempat juga masih rendah.
Baca Juga: Identifikasi Daerah Pilot Project, BSKDN Kemendagri Dukung Pertumbuhan Iklim Inovasi di Daerah 3T
Yusharto menyampaikan ihwal tersebut saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 bertema "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan" secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.
Ia melanjutkan, menghasilkan kreatif dan mencapai inovasi yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Yusharto, mengimbau agar Pemprov Sulbar dapat bersinergi mulai dengan sektor publik lainnya, pihak swasta, hingga masyarakat. Langkah itu perlu diambil guna menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kreativitas dan inovasi.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat memungkinkan daerah meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi daerah, termasuk bagi Pemprov Sulbar,” jelasnya.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Kemendagri Tekankan Profesionalisme Aparat Perizinan
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan agar Pemprov Sulbar memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan kepada Kemendagri melalui BSKDN. Ia berharap setiap indikator dalam pengukuran IID terus diperhatikan secara maksimal agar tidak ada yang terlewat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Provinsi Sulbar tahun 2023, terdapat 6 persen indikator yang masih belum terisi atau tidak sesuai.
“Ke depan, setiap indikator dalam pengukuran ini harus betul-betul diperhatikan agar semua terpenuhi sesuai ketentuan. Tentu ini perlu koordinasi yang kuat di cakupan Pemprov Sulawesi Barat,” ungkap Yusharto.
Baca Juga: Kemendagri Berkomitmen Perkuat Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah melalui BPD
Selanjutnya Yusharto juga mengungkapkan, inovasi di Provinsi Sulbar berdasarkan urusan masih didominasi oleh inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia berharap, ke depan inovasi juga dapat memenuhi bidang lainnya seperti bidang industri maupun pariwisata.
“Kami harap inovasi ini berasal dari berbagai urusan, termasuk urusan industri atau pariwisata yang melibatkan masyarakat, di samping inovasi dalam urusan kesehatan dan pendidikan juga terus diperkuat,” tandasnya.***