Network
BERITA BOLTIM - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan proyek percontohan inovasi daerah yang bersifat tematik di sejumlah daerah.
Pada tahun 2024, terdapat 5 daerah yang menjadi sasaran proyek percontohan penerapan meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
Baca Juga: Pemprov Sulbar Diminta Terus Tingkatkan Hasil Kreatif dan Capaian Inovasi
“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” ujar Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat memimpin Rapat identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.
Ia mengatakan, ke depan daerah-daerah percontohan tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan, di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Kemendagri Tekankan Profesionalisme Aparat Perizinan
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” terangnya.
Ia juga memberkan sejumlah daerah yang dijadikan referensi tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan referensi terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Kemudian daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Selanjutnya, Kota Denpasar dijadikan sebagai daerah referensi terkait aplikasi eBUMDes.
“Kami berharap Ibu/Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah Bapak/Ibu, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN, jelas Yusharto.
