BN, Pikiran Rakyat - Guna memperkuat pelayanan publik di wilayah Timur Indonesia khususnya wilayah Papua, pemerintah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Jayapura, Papua.
Kehadiran MPP di Kota Seribu Pinang ini menjadi fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat Kota Jayapura agar mudah dalam mengakses beragam layanan publik.
Terlebih MPP Kota Jayapura berdiri di lokasi strategis, yakni di Terminal Tipe A Entrop, yang merupakan pusat mobilisasi masyarakat Jayapura.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Cari Solusi Perjuangkan Guru non ASN Jadi PPPK
"Selamat atas diresmikannya MPP Kota Jayapura. Ini menjadi tonggak sejarah sebagai MPP pertama yang diresmikan di Papua, sekaligus menjadi MPP ke-120 di seluruh Indonesia," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas saat meresmikan MPP, Jumat (19/5/2023) yang dilansir dari Website KemenpanRB.
Menteri Anas mengatakan, kehadiran MPP di berbagai daerah Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia sentris bukan hanya terkait infrastruktur tapi Indonesia-sentris juga meliputi sektor pelayanan publik yang ramah bagi masyarakat Indonesia.
“Kehadiran MPP di Papua ini sebagai bukti bahwa Indonesia-Sentris di era Presiden Jokowi tidak hanya dalam arti infrastruktur fisik saja, tapi juga dalam hal pelayanan publik yang harus merata ke seluruh penjuru Tanah Air," kata Anas.
Baca Juga: ASN Kemenag Diminta Jaga Netralitas di Tahun Politik
Anas menlanjutkan, bahwa saat ini di luar Jawa ada 45 persen dari total 120 MPP. Kemudian, 42 persen rintisan MPP Digital ada di luar Jawa.
"Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pemerataan kualitas pelayanan publik agar tidak terkonsentrasi di Jawa saja,” jelasnya.
Menurut dia, kehadiran MPP di Kota Seribu Pinang ini menjadi fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat Kota Jayapura agar mudah dalam mengakses beragam layanan publik.
Terlebih MPP Kota Jayapura berdiri di lokasi strategis, yakni di Terminal Tipe A Entrop, yang merupakan pusat mobilisasi masyarakat Jayapura.
Baca Juga: Dua ASN Ditangkap Polisi. Ini Penyebabnya
“Melalui MPP, masyarakat kini hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus perizinan dan pelayanan administratif, serta dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik. Di sini, sebanyak 99 layanan dari 21 instansi tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya, “ kata Anas.
Ia mengatakan dengan berdirinya MPP adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik yang tradisional ke model birokrasi modern. Terbangunnya MPP juga merupakan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menerapkan program reformasi birokrasi tematik.
"Kehadiran MPP menjadi kebijakan yang sangat krusial karena merupakan bentuk nyata kehadiran negara sebagai rumah penghubung dengan masyarakat," ujar Menteri Anas.
Baca Juga: Bupati Boltim Tegaskan ASN PPPK Nakes Segera Pindah Kependudukan
Anas juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan MPP di Kota Jayapura ini sebagai pelopor MPP pertama di Papua.
“Berdirinya MPP ini diharapkan menjadi pemacu semangat kabupaten/kota di Papua untuk dapat membangun MPP di wilayahnya, “ katanya.
"Semoga MPP ini menjadi terobosan dalam mempermudah iklim berinvestasi dan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Jayapura maupun secara umum di Pulau Papua. Dan saya berharap MPP Kota Jayapura dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selamat untuk Kota Jayapura," harap Anas.
Baca Juga: Pesan Tegas MenpanRB Kepada ASN Usai Libur Lebaran
Sementara, Plh. Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun yang sambutannya dibacakan oleh Plh Sekda Provinsi Papua Suzana Wanggai mengatakan kehadiran MPP di Kota Jayapura merupakan pionir reformasi birokrasi di Papua. Dengan demikian, kabupaten dan kota lainnya bisa belajar dari Kota Jayapura.
"Kota Jayapura sebagai pionir reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, dapat menjadi tempat belajar bagi kabupaten dan kota di Papua, tentunya dengan pendampingan dari Kementerian PANRB. Kami juga berharap kedepannya MPP Digital juga dapat terealisasi di MPP Kota Jayapura," ucapnya.
Baca Juga: Hindari PHK Massal Bagi Tenaga non-ASN, KemepanRB Cari Formula
Sementara itu, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyampaikan bahwa masyarakat Kota Jayapura mayoritas bergerak di sektor perdagangan dan jasa, sehingga kemudahan dan percepatan dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu kewajiban Pemkot Jayapura. Pemkot Jayapura, katanya, memiliki semangat yang sama untuk maju dan berkompetisi dengan daerah lain.
"Biarlah dari ujung timur negeri ini berdiri sebuah MPP untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura. Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan MPP Kota Jayapura, karena MPP hadir untuk kitorang semua," tutupnya.***