Network
BOLTIM NEWS – Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, kembali mencuri perhatian dengan mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dari tiga partai politik utama di Sumatera Utara.
Setelah mengambil formulir dari PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi tujuan Edy Rahmayadi untuk mempersiapkan langkah politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Iya hari ini tim Edy Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran ke PKB Sumut. Tadi dia diwakilkan oleh timnya Darlan Harahap dan Muchrid Nasution," kata Ketua Desk Pilkada Sumut PKB, Jabidi Ritonga Rabu (24/42024).
Baca Juga: Minta Prabowo-Gibran Persiapkan Diri, Jokowi: Setelah Pelantikan Langsung Kerja
Menurutnya, Edy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.
"Kami tentunya merasa terhormat atas kedatangan dan keinginan Pak Edy Rahmayadi pengambilan formulir PKB sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024- 2029. Kita ketahui Pak Edy Rahmayadi adalah Gubernur Sumut sebelumnya yang hari ini ingin mencalonkan kembali," kata Jubidi.
Sebelumnya saat mengambil formulir pendaftaran di PDIP, mantan Gubernur Sumut ke-19 ini menyatakan bahwa alasan dirinya ingin maju di Pilgub Sumut 2024, lewat PDI Perjuanga karena dirinya dengan partai berlambang banteng memiliki visi dan misi yang sama dalam pembangunan di Sumut, yang pro dengan rakyat.
Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara selama lima tahun, Edy Rahmayadi menyatakan bahwa kerja sama dengan PDI Perjuangan dan partai politik lainnya telah membawa kemajuan dalam pembangunan Sumatera Utara.
"Bersama-sama mereka telah berupaya keras untuk membangun Sumut yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya," ujarnya.
"Selain PDI Perjuangan saya juga akan terus menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Jadi, saya sudah putuskan untuk menjadi Gubernur Sumut lagi," ujar Edy Rahmyadi.
"Tapi itu baru niat saya. Selanjutnya, seluruhnya tergantung rakyat, karena rakyat yang memilih siapa pemimpin yang diharapkannya. Yang pasti saya tidak mau menjadi pemimpin dengan cara yang tidak halal," pungkasnya.***
