Network
BOLTIM NEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta penjabat (Pj) kepala daerah segera penuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di masing-masing daerah. Ia menyebutkan, pemenuhan anggaran ini perlu dilakukan secara tepat waktu karena pihak penyelenggara harus menjalankan sejumlah tahapan.
Mendagri menekankan anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan 60 persen APBD tahun 2024. Ia telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran tersebut sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
“Hampir semua (daerah) sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” ujar Tito pada rapat koordinasi terkait isu-isu strategis pelaksanaan Pilkada dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu 27 Maret 2024.
Mendagri mendorong Pj kepala daerah agar segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Ia meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri agar mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
Baca Juga: UU Desa Resmi Disahkan, Mendagri Harap Jadi Terobosan Tingkatkan Kinerja Pemdes
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan Pj kepala daerah agar terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.
“Artinya ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” jelasnya.
Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing Daerah, Kemendagri Ingatkan Pemkab Cianjur Pentingnya Berinovasi
