Network
BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan pentingnya memperkuat sistem kaderisasi Partai Politik (Parpol) untuk membangun demokrasi berkualitas. Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri), Gatot Tri Laksono mengatakan, kehadiran Parpol sangat penting dalam membentuk kader yang berkualitas untuk hadir dalam lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif.
"Kita datang untuk mendapatkan masukan terutama terkait dengan rekrutmen dan sistem kaderisasi Parpol guna memastikan jalannya demokrasi yang lebih baik," ungkap Gatot saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin 19 Februari 2024.
Baca Juga: Kepala BSKDN Kemendagri Tekankan ASN Harus Terdepan dalam Berinovasi
Menurutnya, sistem kaderisasi memainkan peran krusial dalam membentuk arah dan karakteristik dari Parpol. Kaderisasi yang kuat mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, integritas dan pelayanan masyarakat.
"BSKDN berkolaborasi dengan sejumlah pakar untuk menyusun instrumen Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas) yang sifatnya forecasting. Untuk tema yang kita ambil yaitu Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Parpol untuk penguatan demokrasi di Indonesia," jelasnya.
Baca Juga: Rakornas 2024, Dirjen Dukcapil Sampaikan 5 Masalah Utama Layanan Adminduk
Gatot mengatakan, kaderisasi Parpol tidak hanya mengenai pengisian jabatan-jabatan dalam partai, tetapi lebih dari itu yakni berkaitan dengan pembentukan generasi pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Ia juga menyoroti tentang pentingnya menggunakan pendekatan holistik dalam memperkuat kaderisasi termasuk dalam hal penguatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, hingga pengembangan etika berpolitik.
"Karena sekarang banyak isu muncul mengenai produk legislatif yang tidak sejalan dengan ekspektasi publik. Kita perlu menyikapi ini dengan terus memperkuat sistem kaderisasi agar penyelenggaraan demokrasi di kita (Indonesia) semakin baik," ucapnya.
Baca Juga: Kepala BSKDN Dukung Pemkot Makassar Tangani Sampah dengan Penerapan Low Carbon City
