Network
BOLTIM NEWS – Pakar hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Al Wisnubroto mengapresiasi niat calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, untuk memenjarakan narapidana kasus korupsi di Lembaga Permasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
"Apa yang dikatakan Ganjar itu merespons harapan masyarakat. Masyarakat sudah sangat muak dengan pemberantasan korupsi yang tidak pernah memuaskan," kata Al Wisnubroto di Jakarta, Senin (11/12/2023) .
Menurut Wisnubroto, kasus-kasus korupsi masih marak, lantaran hakim yang jadi pengadil kerap memberikan vonis rendah. Di lain sisi, banyak terpidana kasus korupsi yang kemudian ditempatkan di LP yang tergolong mewah. Pendidikan anti-korupsi terhadap masyarakat pun terkesan minim.
"Kalau sanksi pidana itu hanya merupakan komponen dari sistem. Bukan berarti itu tidak penting. Itu penting, kita harus memerhatikan semua aspek secara keseluruhan," jelasnya.
Lanjut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada sanksi berat saja. Upaya-upaya menggerus praktik-praktik lancung korupsi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penegak hukum.
"Terutama terkait dengan SDM aparat penegak hukum yang ada di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti kejaksaan dan kepolisian yang juga menangani tindak pidana korupsi," katanya.
Wisnubroto berharap, pasangan Ganjar-Mahfud tak hanya berhenti di situ saja. Untuk mengebut pemberantasan korupsi, marwah dan kewenangan KPK juga harus diperkuat seperti semula. Saat ini, KPK lemah karena setengah kakinya berada di rumpun eksekutif. Usai revisi UU KPK berlaku, pegawai KPK kini beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Hasto Jelaskan Tujuan Blusukan Pasangan Ganjar-Mahfud Agar Masyarakat Tahu Tentang hal Ini
