BN, Pikiran Rakyat - Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terus berkomitmen memperkuat gerakan masyarakat dan pemuda anti narkoba.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri, Bahtiar, saat membuka webinar mingguan bertajuk “Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba menuju Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024”.
Ia menila hal tersebut penting mengingat masyarakat, utamanya kalangan pemuda, memiliki peran fundamental dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sengaja Ditjen Polpum Kemendagri melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya kembali menarasikan ini (penguatan gerakan anti narkoba), supaya kita membangun kesadaran bersama bahwa kita semua ini memiliki ancaman (bahaya penyalahgunaan narkoba)," ujar Bahtiar Rabu 17 Mei 2023 dikutip dari laman resmi Kemendagri.
Ia menyebutkan, dalam konteks Pemilu dan Pilkada serentak 2024, pihaknya mendorong agar upaya penanganan bahaya narkoba mendapat perhatian serius dari calon pemimpin bangsa, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Upaya tersebut diharapkan dapat terus memperkuat penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan pemuda.
Menurutnya, gerakan masyarakat dan pemuda anti narkoba sangat dibutuhkan. Hal ini lantaran Indonesia didominasi generasi emas yang diperkirakan dapat mendukung suksesnya Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Pegawai Yang Memasuki Batas Usia Pensiun Diingatkan Jaga Tiga Keseimbangan
"Oleh karenanya kesadaran ini harus terus digelorakan, dibicarakan, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Harus ada kesadaran bersama," terangnya.
Bahtiar juga terus menekankan bahwa pihaknya berencana bakal mendorong agar upaya penanganan bahaya narkoba dapat menjadi salah satu muatan materi debat calon presiden di masa mendatang. Upaya tersebut juga terus dipacu agar dapat dibicarakan oleh para calon pemimpin di daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Polpum, Aang Witarsa Rofik mengatakan, potensi para pemuda khususnya di lingkup mahasiwa dalam upaya penguatan gerakan anti narkoba cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, pada tahun 2022 jumlah mahasiswa di Indonesia diketahui sebanyak 9,32 juta orang. Ini potensi atau sumber daya untuk gerakan anti narkoba bersama generasi muda yang justru bukan sebaliknya.
Di lain sisi kata Rofik, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, potensi pemilih muda rentang usia 17-40 tahun pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Diketahui sekitar 107 orang atau sebanyak 53-55 persen dari keseluruhan pemilih.
"Artinya kita menyiapkan para pemilih muda. Ini benar-benar siap dalam konteks bagaimana kita terus bergerak dalam penanggulangan pencegahan dan peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya," tandasnya.
Diketahui, kegiatan tersebut menghadirkan para narasumber kompeten di bidangnya. Di antaranya, Plt Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol Edi Swasono, Asdep Pemberdayaan Pemuda Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Linda Restaningrum, serta Ketua Dewan Pertimbangan DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Komjen Pol. (Purn) Ahwil Loetan, Ketua TPPN Hein Wangania dan Ketua Umum Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Trisakti Raihan Syaukani.***