Network
BOLTIM NEWS – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada Prabowo Subianto, yang sebentar lagi akan menjabat sebagai Presiden RI untuk periode 2024-2029.
"Bukan hanya para kader PKB saja, saat saya bertemu dengan Pak Prabowo, presiden terpilih, kami membahas delapan visi perubahan yang penting," ujarnya di Jakarta pada Rabu malam (1/5/2024).
Muhaimin mengakan, Delapan agenda perubahan PKB yang disampaikan untuk kemajuan bangsa mencakup upaya merawat dan memperkuat kualitas demokrasi, menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi rakyat, serta menegaskan perlunya kebebasan pers sebagai salah satu pilar ke-4 yang penting dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: Bobby vs Ijeck: Siapa yang Akan Jadi Pemilik Tiket Golkar ke Pilkada Sumut? Ini Kata Pengamat
Selain itu, PKB juga menekankan pentingnya memperluas kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Selanjutnya, kata Cak Imin, mewujudkan upah berkeadilan dan menjamin akses pemerataan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan serta mengedepankan etika lingkungan dan pembangunan.
Muhaimin menjelaskan, perubahan bukan soal kepemimpinan atau keberlanjutan kepemimpinan. Hal itu sudah selesai di pemilihan presiden, tetapi perubahan bagi PKB, adalah kemampuan daya tahan pemerintahan di dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan budaya
"Masyarakat ini semakin kritis, tuntutannya besar, kalau enggak ada perubahan skenario dan cara kerja, ya berat mengantisipasi," katanya menegaskan.
Baca Juga: Cak Imin Tegaskan Tiga Kriteria ini Wajib Dipenuhi Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB
Sebelumnya (25/4), PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
“Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran),” kata Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta (25/4).***
