Network
BOLTIM NEWS – Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan pengombinasi tugas kedinasan dari kantor yakni work from office (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (16/4) dan Rabu (17/4).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi ditengah arus balik Lebaran yang diprediksi akan ramai.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa aturan ini diterapkan dengan ketat untuk memastikan kinerja organisasi tetap optimal dan pelayanan publik tetap berkualitas.
Kata Anas, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), instansi yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik tidak melakukan WFH alias tetap WFO 100 persen.
"Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen," kata Anas di Jakarta, Sabtu (13/4/2024).
Lanjut Anas, penerapan aturan ini tertuang dalam Surat Edaran MenpanRB nomor 1 tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.
Karena itu, Anas menekankan bahwa instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat, seperti bidang kesehatan, keamanan, penanganan bencana, dan lainnya, harus tetap WFO untuk memastikan kinerja pelayanan yang optimal.
Sementara itu, instansi pemerintah yang lebih berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan dapat menerapkan WFH maksimal pling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur oleh instansi masing-masing.
