Network
Baca Juga: Ditjen Bina Keuda Bahas Implementasi Fleksibilitas BLUD
"(Dalam menyusun rekomendasi kebijakan) kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini, kita juga perlu melihat kondisi ke belakang seperti apa, dan kita juga melihat perkembangan dunia luar seperti apa, sehingga kita bisa menyusun, mengeluarkan surat atau rekomendasi itu benar-benar bisa dijalankan dan good secara tata kelola," ungkapnya.
Dalam kegiatan itu, hadir pula narasumber lainnya seperti Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Evi Setyowati Handayani. Ia mengungkapkan, pentingnya mengoptimalkan tusi organisasi dalam rekomendasi kebijakan. Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan, baik yang dihadapi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemendagri Dorong Pemda Kembangkan Pengelolaan BLUD
Evi menjelaskan, pihaknya berupaya menciptakan wadah bagi para analis kebijakan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait analisis kebijakan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Tidak hanya itu, pihaknya juga menyelenggarakan workshop terkait analisis kebijakan untuk memberi pemahaman yang tepat bagi para analis kebijakan agar kinerjanya terus meningkat.
"Ini upaya juga bagi kami untuk mengubah paradigma dari penelitian ke analisis kebijakan di antaranya kami menyelenggarakan kegiatan BSK Cerdas yang kami laksanakan setiap hari Rabu bagi seluruh bukan hanya pegawai di BSK Hukum dan HAM, tetapi juga teman-teman di kantor wilayah serta unit kerja Eselon I (di lingkungan Kemenkumham)," tandasnya.***
