Network
BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan pedoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Untuk menyempurnakan pedoman tersebut, BSKDN menjaring berbagai masukan lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN, Abas Supriyadi, saat mewakili Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Grand Dafam Ancol, Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
"BSKDN dalam menjalankan peran barunya merekomendasikan kebijakan perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antarstakeholder terkait. Ini untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rekomendasi yang dihasilkan," ungkap Abas.
Selanjutnya, demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, Abas mengimbau jajarannya untuk mengedepankan kredibilitas dan independensi organisasi. Tujuannya, agar data yang disajikan maupun analisis yang dilakukan dapat bersifat lebih objektif tanpa ada intervensi politik praktis.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Komitmen Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data
Selain itu, BSKDN juga perlu memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan juga transparansi soal metodologi, sumber data, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghasilkan rekomendasi tersebut.
"Kami berharap pendayagunaan rekomendasi kebijakan akan semakin meningkat sehingga strategi kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara nyata," terangnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemendagri Dorong Pemda Kembangkan Pengelolaan BLUD
