Network
Safrizal mengatakan bahwa semua bendahara dan staf pengelola keuangan dalam hal ini mampu menjalin profesionalisme dan kerja tim dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kerja-kerja dilakukan secara lancar dan tertib sehingga mampu membantu proses ribuan transaksi pemotongan dan pemungutan pajak serta menjamin ketersediaan dana saat kegiatan berlangsung.
Tak lupa, Safrizal juga mengingatkan tentang profesionalisme dalam menjalankan fungsi, serta kewajiban bendahara selaku wakil dari bendahara umum negara untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, efisien dan kredibel.
Baca Juga: Identifikasi Masalah Pelayanan Publik, BSKDN Kemendagri Rumuskan Kebijakan Berbasis Data
“Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi dan peradaban. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perbendaharaan harus menyesuaikan diri sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan tugas, dan fungsinya akan kompatibel dengan kebutuhan serta lebih meringankan beban kerja," jelasnya.
Diketahui, dalam kesempatan itu, Safrizal juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 10 satker dengan nilai IKPA terbaik sekaligus menyerahkan secara simbolis Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Edisi 3.
Daftar 10 Satker Dekonsentrasi dengan nilai IKPA terbaik periode Semester II TA 2023 secara berturut-turut terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Setda Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Setda Provinsi Gorontalo.***
