Network
BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penyusunan strategi kebijakan berbasis data. Adapun upaya mengumpulkan data dapat dimulai dengan mengidentifikasi isu strategis yang ada di daerah termasuk isu yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Baca Juga: Asistensi Kinerja BP2D Jabar, BSKDN Kemendagri Jelaskan Strategi Optimalkan Capaian Indeks
"Kita lakukan identifikasi isu strategis pada seluruh komponen Kemendagri terutama berkaitan dengan substansi bidang kewilayahan, kependudukan hingga pelayan publik. Ini untuk memperkaya data bagi rumusan kebijakan yang akan kita teruskan ke pimpinan," jelas Pelaksana Harian (Plh) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN, Faisal Syarif, saat memimpin Rapat Koordinasi Penjaringan Isu Strategis Kewilayahan di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP BSKDN, Jakarta, belum lama ini.
Ia mengatakan, isu-isu yang sudah diidentifikasi dapat dikembangkan secara lebih mendalam dan dapat dijadikan sebagai data yang memperkuat penyusunan rekomendasi kebijakan.
Baca Juga: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Apresiasi Satker Dekonsentrasi dengan Nilai IKPA Terbaik
"Kebijakan yang didasarkan pada data dalam penerapannya akan lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, dosen Universitas Terbuka Ngadisah menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pelayanan publik, di antaranya dapat merespons tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada dan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan terkait sosial, politik, ekonomi dan teknologi.
"Setiap penyusunan rekomendasi strategi kebijakan dalam pelayanan publik akan lebih efektif apabila rekomendasi tersebut didukung dengan data yang cukup dan analisis yang mendalam," jelasnya.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Dukung Pemkab Kepulauan Sangihe Kembangkan Potensi Pariwisata Berbasis Budaya Lokal
