Network
BN, Pikiran Rakyat – Rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota keuangan tahun anggaran 2024 telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Gedung DPR RI, pada Rabu (16/8/2023).
Karena itu, Komisi VI DPR RI menyatakan siap mengawal dalam pelaksanaan atau implementasi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tersebut.
Anggota DPR RI Intan Fauzi menyatakan bahwa mereka yang berada di Komisi VI DPR siap mengawal RAPBN tahun anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.
"Kita ketahui bersama, tahun 2024 merupakan APBN terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Kami dari Komisi VI DPR mendorong, mengawal, dan sekaligus mengawasi kementerian/lembaga agar mengakselerasi setiap program kerja dengan tepat," katanya di Jakarta, Jumat (18/8/2023) yang dilansir dari Antara.
Dia menegaskan RAPBN 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, sekaligus menjawab tantangan, mendukung agenda pembangunan, dan kesejahteraan secara optimal.
"Akhirnya semua itu akan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan melindungi daya beli masyarakat," jelasnya.
Ia menyoroti rencana pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Utamanya upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, iklim berusaha, dan mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD.
"Iklim investasi ini sangat penting dijaga karena bagaimanapun keberlanjutan dunia usaha sangat bergantung di situ," pesannya.
Intan mengatakan postur APBN 2024 harus tetap sehat. Dia mendukung pernyataan Presiden Jokowi bahwa kebijakan APBN Tahun 2024 diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, agenda pembangunan, melindungi masyarakat dari guncangan.
