Network
Boltim News, Pikiran Rakyat – Bos Koperasi Simpan Pinjam (KPS) Indosurya, yakni Henry Surya kembali jadi tersangka. Bos koperasi simpan pinjam ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TTPU) dan pemalsuan.
Saat ini Henry Surya telah resmi ditahan dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.
Dalam keterangan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan sekarang pihaknya bersama dengan jaksa tengah mengejar aset lain dengan nilai mencapai Rp 3 triliun.
Baca Juga: Kasus ini yang Menyebabkan Ajudan Pribadi juga Selebgram Ditetapkan Sebagai TSK
“Kaami bersama dengan teman-teman dari pihak jaksa bisa menilai mendapatkan dugaan-dugaan kurang lebih 3 triliun aset yang akan kita kejar,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis 16 Maret 2023, sebagaimana dilansir dari Pikiran Rakyat.
Lanjut Brigjen Pol Whisnu Hermawan pengejaran aset tersebut nantinya juga akan melibatkan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memburu aset lain yang belum disita.
“Kita kejar bersama sama dengan teman-teman PPATK dan dari kejaksaan untuk memburu aset-aset yang masih belum kita sita,” kata dia.
Baca Juga: Tegas! Bupati Boltim Larang Kendaraan Milik PT ASA Melintas di Jalan Milik Pemerintah Daerah
Diketahui, Henry Surya yang merupakan Bos Koperasi Simpan Pinjam sebelumnya dinyatakan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, pada tanggal 24 Januari 2023.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengatakan bahwa tindakan petinggi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya bukan tindakan pidana melainkan perdata.
Baca Juga: Fakta Penangkapan Sebelum Selebgram Ajudan Pribadi di Tahan dan Ditetapkan jadi Tersangka
Bos Koperasi Simpan Pinjam ini didakwa jaksa melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Henry Surya juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Namun tindakan Henry Surya dianggap oleh majelis hakim bukanlah ranah pidana, sehingga majelis hakim memutuskan ia dilepaskan dari segala tuntutan jaksa.
Bahkan juga pihak majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Henry Surya dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI.
Akan tetapi vonis bebas terhadap Bos Koperasi Simpan Pinjam itu mengundang kontra dari berbagai pihak.
Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari kasus tersebut beberapa waktu lalu dan meminta agar penegak hukum membuka lagi kasusnya.
Mahfud MD menyebut pemerintah akan mengajukan kasasi terhadap vonis lepas tersangkanya yakni Henry Surya.
"Satu, kita akan mengajukan kasasi bahwa putusan itu salah, tidak benar kalau vonisnya ontslag van rechtsvervolging (putusan lepas dari segala tuntutan hukum, red.), karena ini jelas-jelas tindak pidana," kata Mahfud dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Selasa 7 Maret 2023.
"Pokoknya kita ndak boleh kalah dengan kejahatan, negara harus hadir," tegasnya.***
