Boltimnews, Pikiran Rakyat - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, dirinya mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.
Nada ketegasan ini dilontarkan Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 8 Mei 2023.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ikuti Simulasi Penyambutan Pemimpin ASEAN
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa 9 Mei 2023.
Ia menekankan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan tersebut merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar Warga Negara Indonesia (WNI). Presiden menyebutkan, KTT ASEAN kali ini akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.
“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” terangnya.
Baca Juga: KTT ASEAN ke-42, Jokowi: Prinsip Indonesia Adalah Kolaborasi dan Kerja Sama
Presiden menuturkan, sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya termasuk Indonesia telah berhasil menyelematkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Kawasan Wisata Kuliner di Labuan Bajo
“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” tandasnya.***