BN, Pikiran Rakyat – Seluruh intansi pemerintah baik pusat maupun daerah terhitung hari ini 26 April 2023 mulai masuk kerja. Hal ini seperti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Tampak MenpanRB Abdullah Azwar Anas memimpin rapat perdana usai libur Idulfitri 1444 H.
Dalam kesempatan itu Menteri Anas membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Larangan Tegas MenpanRB Bagi ASN Saat Menyambut Lebaran
Anas juga menyapa sejumlah pegawai KemenpanRB sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.
“Semangat bekerja kembali," sapa Menteri Anas kepada para pegawai Kementerian PANRB, sebagai dilansir dari website KemenpanRB, Rabu (26/4/2023).
Baca Juga: Ini Jadwal Halal Bihalal Kabupaten Boltim Berdasarkan Arahan Pemerintah Pusat
Dikesepa Anas berpesan, Idul Fitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
"Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat," kata Menteri Anas.
Baca Juga: KemenpanRB Minta ASN Fokus Pelayanan Publik Pasca Libur
Dia pun menegaskan kepada seluruh ASN agar langsung fokus dengan pelayanan masyarakat pasca-libur Idul Fitri ini.
“Kita harus langsung fokus untuk tugas melayani masyarakat usai libur nasional dan cuti bersama ini," kata Anas.
Baca Juga: CCO Sulut Kuasai Pasar Dunia
Adapun sejumlah hal strategis yang dibahas Anas antara lain penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen.
Baca Juga: Ini Jadwal Halal Bihalal Kabupaten Boltim Berdasarkan Arahan Pemerintah Pusat
“Kami akan diskusi menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, dan beberapa kampus, sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena mandatory UU,” ujarnya.
Baca Juga: Kepala Otorita IKN Silaturahmi ke Gubernur Kaltim
Anas juga membahas akselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
“Bulan Mei 2023 akan ada tambahan secara resmi sedikitnya 13 MPP, menambah jumlah MPP saat ini di 115 kabupaten/kota. Tahun ini total akan ada 127 MPP baru se-Indonesia; sebagian besar di luar Jawa,” terang Anas.
Baca Juga: Dua ASN Ditangkap Polisi. Ini Penyebabnya
Lanjut Anas, progres MPP Digital juga terus di kawal bersama. Fokusnya sekarang adalah menyempurnakan integrasi dengan basis data kependudukan, sehingga ke depan warga tidak perlu lagi mengisi data berulang untuk setiap kali pengajuan pelayanan yang dilakukan pemerintah karena datanya sudah terintegrasi.
Baca Juga: KemenpanRB Minta ASN Fokus Pelayanan Publik Pasca Libur
“Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah. Tentu kita berterima kasih kepada pemkab/pemkot se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Anas.***