Network
BOLTIM NEWS - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa 5 Maret 2024. Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
Baca Juga: Perkuat Hubungan Bilateral, Indonesia dan Selandia Baru Bahas Kerja Sama di Berbagai Bidang
“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Jokowi.
Presiden menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut. Terkait investasi, presiden menyebut bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.
Baca Juga: Bertemu PM Australia, Jokowi Sampaikan Empat Poin Utama Perkuat Kerja Sama Bilateral
Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban. Kepala Negara menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegas presiden.
