Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar, Irjen Kemendagri: Ini Peringatan dan Kami Akan Evaluasi

BOLTIM NEWS - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian harga beras. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 75 persen wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.

Baca Juga: Pimpin Rakor Inflasi, Irjen Kemendagri Ingatkan Daerah dengan Inflasi Tinggi

“Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian dari laporan mingguan yang kami terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar tersebut, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut,” kata Tomsi.

Pada Rakor yang dihadiri Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut, secara khusus Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Ia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

Baca Juga: Setujui RUU DKJ Dibahas Lebih Lanjut, Pemerintah Tekankan Pentingnya Keselarasan dengan Regulasi Terkait

“Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan pelaksanaan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon kepada teman-teman kepala daerah bisa lebih memperhatikan pelaksanaan operasi pasar ini,” tegasnya.

Tomsi mewanti-wanti seluruh Pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati hari raya Idul Fitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.

Baca Juga: Beri Kepastian Hukum, Pemerintah Berharap Pembahasan RUU DKJ Dapat Segera Diselesaikan