Network
BOLTIM NEWS - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi pada minggu pertama bulan Ramadan 2024. Ia mengingatkan semua Pemerintah Daerah (Pemda) dengan inflasi tinggi untuk memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.
“Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di bulan Ramadan ini yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting,” kata Tomsi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
Baca Juga: Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar, Irjen Kemendagri: Ini Peringatan dan Kami Akan Evaluasi
Tomsi menyampaikan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2024 inflasi tahun ke tahun (Februari 2024 terhadap Februari 2023) sebesar 2,75 persen. Kemudian ia mengingatkan khusus untuk sepuluh Pemda baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi untuk melakukan langkah-langkah pengendalian.
“Ini juga masih banyak provinsi kabupaten/kota yang di atas rata-rata nasional, kami berharap bisa menjadi perhatian,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, daerah-daerah dengan inflasi tertinggi itu di antaranya Kabupaten Minahasa Selatan (6,06 persen), Kabupaten Minahasa Utara (5,90 persen), Kabupaten Toli Toli (5,76 persen), dan Kabupaten Pasaman Barat (5,52 persen). Bagi daerah dengan inflasi tinggi, dirinya meminta agar kepala daerah beserta jajaran terkait bisa meneliti, mengecek, dan merapatkan kembali letak hambatan yang membuat inflasi tinggi di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Beri Kepastian Hukum, Pemerintah Berharap Pembahasan RUU DKJ Dapat Segera Diselesaikan
“Selanjutnya bagi kota, kabupaten yang di bawah rata-rata nasional saya ucapkan terima kasih, agar dapat dipertahankan terus,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyampaikan pula kondisi terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi pada minggu pertama Maret 2024. Ia menyebutkan berbagai daerah dengan IPH tertinggi, di antaranya Kabupaten Bone Bolango sebesar 10,73 persen dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 10,43 persen.
