Network
BOLTIM NEWS - Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan berinvestasi perumahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) adalah besar.
“Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan pindah kesana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas hankam serta masyarakat umum," kata Iwan, Senin (13/11/2023).
Menurut dia, peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara sangat prospektif. Sebab kebutuhan rumah di IKN menacapi 16.000 unit rumah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Hotel dan Mall di IKN
Iwan mengatakan, pada taha tahap satu ini kata dia, pembangunan perumahan di IKN mencapai 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah juga kata dia, memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non fiskal sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.
"Ini kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor, “ ujarnya.
Baca Juga: PT Pos Indonesia Siap Layani Jasa Pindah Barang ASN ke IKN
Iwan mengatakan, pemerintah pun tetap optimis bahwa sektor perumahan dan properti tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN.
“Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah terus menggandeng berbagai mitra kerja baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia, “ kata Iwan.
Diketahui, Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar. Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi di IKN.
Selain itu, juga membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca Juga: Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten PPU Kaltim yang Semula Tempat Pertapaan kini Jadi Tempat Wisata IKN
Pelaku usaha properti pun dapat ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif.
Ini tentu kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.***
