Network
BOLTIM NEWS – PT Pos Indonesia melayani jasa logistik pengiriman barang, baik pribadi maupun kelembagaan berkaitan dengan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Komisaris Independen PT Pos Indonesia Condro Kirono mengatakan, dengan adanya IKN, maka PT Pos Indonesia proaktif.
"Karena tahun depan sudah ada pergerakan aparatur sipil negara yang akan pindah ke sana," kata dia, melansir dari Antara Kamis (12/10) pekan lalu.
Menurut dia, Pos Indonesia selama ini sudah profesional dalam melayani jasa pindah rumah, yakni pengiriman barang-barang dari tempat tinggal lama ke baru.
Bahkan, kata dia, pemilik rumah bisa meminta, misalnya barang-barang tersebut nanti akan diletakkan di ruang-ruang yang diinginkan di rumah barunya tanpa perlu kerepotan.
"Kami sudah siap melakukan kerja sama logistik untuk melakukan pemindahan barang-barang pribadi ASN maupun kementerian dan kelembagaan yang akan dipindah ke sana (IKN)," katanya.
Gudang-gudang Pos Indonesia di Kaltim, kata Condro, juga sudah disiapkan untuk kebutuhan pengiriman barang untuk kepentingan pindahan ASN ke IKN.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan 1.800 ASN akan dipindah ke IKN di Kaltim pada tahap pertama.
"Nanti kan Juli tahun 2024 itu akan ada pindah. Setidaknya, di awal itu, 1.800 ASN dipindah sesuai dengan tempat yang disiapkan. Kemudian, nanti menyusul 11 ribu. Jadi, kementerian X, misalnya, nanti direktur atau deputinya ini siapa yang pindah (lebih dahulu); sudah disimulasikan," katanya.
Dia menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN sudah ditentukan, yaitu sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.
"Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, pindah Juli tahun depan," tambahnya.
Sementara, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.
Insentif dan fasilitas tersebut, kata Presiden, diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.***
