Network
Baca Juga: Presiden Jokowi Segera Umumkan Transisi Pandemi ke Endemi
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” ucap presiden.
Dicontohkan, anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
Baca Juga: Hattrick Pembangunan Daerah Terbaik, Ganjar Jadi Informan 38 Provinsi
“Bapak, ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegasnya.
Pucuk pimpinan Nusantara menekankan, pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Presiden menyebutkan, masalah seperti itu perlu ada pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.
Baca Juga: Sistem Pemilu Terbuka, DPR RI Sebut Putusan MK Merupakan Hari Raya Bagi Para Caleg se-Indonesia
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi pada acara tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Heru Budi Hartono.***
