Network
BN, Pikiran Rakyat - Pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berorientasi hasil.
Hal tersebut ditekankan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) tahun 2023, di kantor BPKP Jakarta Timur, Rabu 14 Juni 2023.
Baca Juga: Dorong DPSP, Presiden Jokowi Minta Candi Borobudur Dikelola Entitas Tunggal
“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil. Arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian/lembaga, hal-hal yang konkret,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab).
Presiden memberi tahu, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semuanya harus produktif.
Baca Juga: Resmikan Tzu Chi Hospital, Jokowi Ajak Masyarakat Berobat di Dalam Negeri
“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyoroti laporan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, yang mengungkapkan adanya potensi 43 persen program yang tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.
Baca Juga: Presiden Jokowi Segera Umumkan Transisi Pandemi ke Endemi
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” ucap presiden.
Dicontohkan, anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
Baca Juga: Hattrick Pembangunan Daerah Terbaik, Ganjar Jadi Informan 38 Provinsi
“Bapak, ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegasnya.
Pucuk pimpinan Nusantara menekankan, pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Presiden menyebutkan, masalah seperti itu perlu ada pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.
Baca Juga: Sistem Pemilu Terbuka, DPR RI Sebut Putusan MK Merupakan Hari Raya Bagi Para Caleg se-Indonesia
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi pada acara tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Heru Budi Hartono.***
