Network
BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan sejumlah strategi yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk mengoptimalkan capaian indeks yang dimiliki. Capaian indeks tersebut meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat menerima kunjungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jabar di Ruang Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga: Identifikasi Masalah Pelayanan Publik, BSKDN Kemendagri Rumuskan Kebijakan Berbasis Data
Ia menjelaskan, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam capaian IID adalah penilaian IID tidak dilakukan pada inovasi per inovasi. Akan tetapi, penilaian tersebut dilakukan terhadap ekosistem inovasi di daerah.
"Pastikan inovasi yang terlapor telah memiliki nilai kematangan yang tinggi sehingga nilainya pun akan semakin meningkat," ungkapnya.
Sementara itu, terkait IKKD, Yusharto mengatakan pihaknya terus berupaya mematangkan metodologi yang digunakan dalam pengukuran, di samping terus melakukan uji coba di daerah. Ia berharap dengan pengukuran tersebut daerah dapat memiliki pemimpin yang berkualitas dan berkinerja baik. Pihaknya juga memiliki ITKPD yang merupakan indeks komposit untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Dukung Pemkab Kepulauan Sangihe Kembangkan Potensi Pariwisata Berbasis Budaya Lokal
"ITKPD diambil dari 45 indeks yang selama ini sudah dilakukan berbagai lembaga pemerintah dan swasta kepada pemerintah daerah, sehingga kita dapat menentukan proporsi dari setiap indeks yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah daerah," ujarnya.
Di lain sisi, Yusharto mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar telah memperoleh nilai IPKD tertinggi pada klaster kapasitas fiskal daerah tinggi dengan total nilai mencapai 80,879. Nilai tersebut diperoleh dari 6 dimensi yang diukur. Dimensi itu meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), transparansi keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
