Boltim News, Pikiran Rakyat - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Labuan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, meminta bagi setiap kapal ikan yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Labuan Uki, wajib mengantongi izin.
Koordinator Wilayah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pelabuhan dari KKP Labuan Uki, Baharudin mengatakan, pihaknya tak melarang setiap kapal ikan melakukan bongkar muat di pelabuhan. Hanya kata dia, kapal tersebut disertai dengan izin.
“Kegiatan bongkar muat kapal ikan di Labuan Uki tetap berjalan seperti biasa, tidak ada pelarangan, tetapi harus kantongi izin, “ kata Baharudin, Selasa (22/3/2023).
Baca Juga: Awas Dipenjara! Buang Sampah Sembarangan di Manado Bisa Kena Pasal, Simak Ulasannya
Menurut dia, yang dilarang itu kapal ikan yang izin berusahanya sudah tidak berlaku.
“Selama perizinan berusaha masih berlaku dan tercantum pelabuhan pangkalan Labuan Uki, silakan melakukan bongkar muat, “ ujarnya.
Lanjut Baharudin, untuk masa berlakunya izin kapal, itu selama setahun berjalan. Oleh karena itu dia berharap, para nelayan yang memiliki kapal ikan diharuskan ada izin berusaha.
Baca Juga: Langkah Tegas Bupati Boltim Minta PT ASA Wajib Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
“Jika izin sudah tak berlaku lagi atau masa berlakunya sudah habis, wajib pemilik kapal tersebut untuk mengurusnya lagi. Ini aturan pemerintah. Untuk itu nelayan yang miliki kapal ikan dapat patuhi aturan tersebut, “ tegasnya.
Di Boltim Izin Pertambangan KUD Nomontang Disorot
Wilayah pertamgan rakyat di Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mendapat disorotan.
Informasi yan beredar, diwilayah KUD Nomontang kini mulai banyak aktivitas pertambangan padahal belum mengantogi izin resmi.
“Pasca izin KUD Nomontang dibacabut beberapa waktu lalu, sampai saat ini mereka KUD Nomontang belum ada izin baru atau ada rekomendasi pertambangan dari kementerian ESDM, “ ungkap warga.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Hal ini Menyambut Pemindahan IKN
Namun informasi tersebut dibantah oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Frans Maindoka. Ia mengatakan terkait IUP KUD Nomontang itu memang sudah ada.
“Kalau izin koperasi ada. Surat rekomendasi dari Kementerian ESDM nanti saya kirimkan,” kata Frans, Senin (20/3/2023).
Beberapa saat kemudian, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Frans Maindoka mengirimkan bukti dari kementerian ESDM melalui pesan WhatsApp, yang menyebutkan keputusan pembatalan nomor 20221208-08-01-0009. "Memutuskan Pemerintah RI menetapkan pembatalan atas keputusan pencabutan izin yang ditandatangi secara elektronik, oleh Bahlil Lahaladia Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, " demikian bunyi keputasan tersebut.***