Cegah Konflik Sosial, Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Koordinasi

- 12 April 2023, 21:20 WIB
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Rakornas Bidang Ketahanan Ekososbud di Sulawesi Tenggara.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Rakornas Bidang Ketahanan Ekososbud di Sulawesi Tenggara. /Foto Kemendagri

Boltimnews, Pikiran Rakyat - Kepala daerah diminta untuk memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Dorongan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 11 April 2023.

Baca Juga: Sidang Banding, Ferdy Sambo Tetap Divonis Hukuman Mati

Ia menilai, upaya pencegahan lebih penting untuk dilakukan sebab jika sebuah konflik telah terjadi diyakini akan menimbulkan kerugian dengan biaya yang mahal. Terlebih lagi, bila konflik tersebut telah mengarah kepada pertumpahan darah dan menimbulkan korban jiwa.

“Sebetulnya kita memiliki banyak sekali mekanisme yang sudah dibuat untuk menjaga dan merawat konflik sebelum pecah, dan kalau pecah cepat selesai. Kalau sudah selesai cepat juga untuk direkonsiliasi, direhabilitasi, misalnya mekanisme yang kita sebut dengan Forkopimda,” ujar Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri, Rabu 12 Arpil 2023.

Mendagri meminta, kepala daerah agar sering menjalin pertemuan dengan Forkopimda, baik secara formal maupun informal. Dengan begitu kepala daerah dan Forkopimda akan menghasilkan ikatan yang kuat, sehingga ketika terjalin masalah di daerah mereka dapat saling bersinergi mengatasi hal tersebut sebelum persoalan itu meledak dan semakin meluas.

Baca Juga: Mendagri Tegaskan Pentingnya Merawat Kerukunan di Tengah Keberagaman

Di lain sisi kata Tito, mekanisme pencegahan terjadinya konflik juga dapat diterapkan dengan mengaktifkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bila itu dapat dijalankan, potensi konflik yang berkaitan dengan keagamaan dapat diatasi, terlebih konflik-konflik yang menyangkut urusan keagamaan yang dinilai cenderung lebih sensitif.

Halaman:

Editor: Gazali Ligawa


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x