Network
BOLTIM NEWS – Warga Solo Jawa Tengah dikagetkan dengan sebuah spanduk bertuliskan ‘Solo Bukan Gibran’ disertai dengan sejumlah bendera PDI Perjuangan terpampang di sebuah jembatan.
Meski tak diketahui siapa oknum yang memasang spanduk dan bendera tersebut, namun pemandangan itu cukup menarik perhatian warga. Pasalnya, Gibran sendiri adalah Wali Kota Solo yang saat ini masih menjabat.
Melansir dari Antara, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mempermasalahkan munculnya spanduk penolakan terhadap dirinya yang bertuliskan ‘Solo Bukan Gibran’.
Baca Juga: Hari ke-30, Anies-Muhaimin Kampanye di Jakarta dan Banten, Prabowo Cuti Demi Kampanye di Bandung
"Ya, nggak apa-apa," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023).
Di tengah munculnya penolakan terhadap dirinya tersebut, Gibran mengaku tetap optimistis bisa meraih banyak suara masyarakat Kota Surakarta untuk Pilpres 2024.
Meski demikian, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu enggan menjelaskan target perolehan suara untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu pada Pilpres 2024.
"Ya, optimistis saja. Makasih," kata Gibran singkat.
Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus mantan Wali Kota Surakarta F. X. Hadi Rudyatmo mengaku tidak tahu dengan pemasangan spanduk bertuliskan ‘Solo Bukan Gibran’ tersebut.
Baca Juga: Balas Sindiran Fahri Hamzah, Ganjar Bilang Dia tak Mau Pakai 'Kaca Mata Kuda' Kala Melanjutkan Program Jokowi
"Aku ora ngerti, aku ora tau masang koyo ngono. (Saya tidak tahu, saya tidak pernah memasang seperti itu). Ngapain ngurus-ngurus kayak gitu," kata Rudyatmo.
Dia juga mengaku tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut.
"Balihonya, ya, capres-cawapres Ganjar-Mahfud, nomor 3 dicoblos. Itu aja yang kami PDI Perjuangan buat. Kalau itu spanduk Solo Bukan Gibran yang buat siapa, saya nggak tahu," jelasnya.
Menurut dia, daripada mengurus hal-hal yang tidak penting, dia memilih untuk mengurus program unggulan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ngurus sosialisasi KTP Sakti. Itu aja cukup," ujar Rudyatmo.
Baca Juga: 32 Ribu Lebih ODGJ di Jabar Ikut Nyoblos pada Pemilu 2024, Di DKI Jakarta Sebanyak 61 Ribu, Ini Penjelasan KPU
KTP Sakti adalah salah satu program kerja yang diusung Ganjar-Mahfud untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses jaminan pendidikan, kesehatan, hingga berusaha.***
