Network
BOLTIM NEWS – Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Abdul Malik Gismar mengatakan sistem meritokrasi perlu dijalankan sejak dini untuk menghilangkan perilaku korupsi ‘ordal’ (orang dalam).
"Ordal ini persoalan yang ujungnya menjadi perilaku korup," kata Malik di Jakarta, Kamis (14/12/2023), ketika menanggapi isu ordal yang dilontarkan calon presiden Anies Baswedan saat debat capres perdana.
Malik mengatakan bahwa tindakan penggunaan jalur ordal ini bisa diminimalkan dengan penerapan sistem meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan karena mempunyai kekayaan maupun memiliki orang dalam.
Baca Juga: Prabowo Dinilai tak Layak Ungkit Kemenangan Anies di DKI Jakarta, Pakar Politik Sebut Begini Soal Gerindra
Menurut dia, saat ini tindakan memakai ordal terjadi di mana-mana, baik di tempat kerja, pemerintahan, sekolah, dan lain sebagainya. Untuk itu, kata dia, perlu ada pendidikan meritokrasi sejak dini yang dapat mencegah atau menekan perilaku negatif tersebut.
"Kunci untuk meminimalkan ordal itu meritokrasi dan ini harus ditanamkan sejak dini, mulai awal masuk sekolah," tuturnya.
Fenomena ordal, menurut Malik, dapat membuat orang yang pandai, mempunyai kemampuan, dan talenta kalah posisi dengan orang yang memiliki ordal, dan hal seperti itu tentu harus dihilangkan.
Baca Juga: Gawat! Pakar Politik Sebut Prabowo Berpotensi Kehilangan Dukungan Setelah Debat Pertama, Ini Penyebabnya
Ia menambahkan bahwa dengan tidak adanya praktik ordal, diharapkan posisi para pemimpin di Indonesia dalam berbagai bidang dapat diisi oleh orang-orang yang handal.
Anies: Pelanggaran Etika dan Praktik Ordal Bisa Merusak Negara
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat capres pertama pada Selasa (12/12) di halaman Gedung KPU RI, Jakarta mengatakan, pelanggaran etika dan praktik orang dalam bisa merusak negara.
Menurut Anies, etika harus dijunjung tinggi karena jangan sampai pelanggaran etika itu bersembunyi dibalik keputusan hukum, dan hal itu harus dicontohkan oleh pimpinan tertinggi.
"Dan itu dilakukan oleh siapa, dari mulai calon presiden itu sudah diuji, apakah dia kompromi atau tidak pada etika," ujar Anies Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu menilai jika terjadi pelanggaran etika dari pimpinan tertinggi, maka ke level yang di bawahnya akan berkompromi melakukan hal yang sama.
Baca Juga: Hebat! Ternyata Ganjar Pakai Sepatu Karya Anak Muda Indonesia Dalam Debat Pertama, Ini Ceritanya
"Praktik ordal yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita, rusak kita," katanya.
Dia menyampaikan, gerakan yang dibawanya adalah gerakan perubahan yang menginginkan praktik korupsi diberantas hingga tuntas, terdapat pelayanan terbaik dari pemerintah, dan menjunjung tinggi etika.
"Kita sama-sama, kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan," imbuhnya.***
