Network
Boltimnews, Pikiran Rakyat - Arus dukungan terhadap Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, untuk mendampingi Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranomo, dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus mengalir. Salah satunya dari Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI).
Menanggapi dorongan tersebut, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini menegaskan, dirinya akan fokus sebagai Menteri.
“Sampai detik ini yang ada dalam benak saya adalah bagaimana mengemban amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama dengan sebaik-baiknya. Sebagai pembantu beliau, saya hanya tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tidak pernah memikirkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) atau target politik lainnya,” ujar Yaqut dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat 28 April 2023.
Ia mengakui, tidak mudah untuk membuat keputusan tersebut, namun karena diniati ingin berbakti kepada negara dengan sepenuh hati, pilihan ini dianggapnya sebagai opsi terbaik.
“Saya hanya ingin fokus dan tidak terbagi-bagi. Sejak awal ketika diberi mandat ini oleh Presiden Jokowi pada Desember 2020, saya pribadi sudah berjanji akan totalitas mengemban tugas dari Presiden sebagai Menag sampai akhir,” terangnya.
Atas santernya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi Cawapres akhir-akhir ini, Yaqut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih. Menurutnya, memberikan dukungan kepada tokoh tertentu adalah hal yang wajar dan menunjukkan praktik demokrasi yang berjalan baik.
“Sekali lagi terima kasih dukungannya, seperti dari sahabat-sahabat GMPI. Saya yakin Indonesia memiliki stok pemimpin muda berkualitas dan berpengalaman yang sangat melimpah, termasuk dari Nahdlatul Ulama (NU) juga banyak. Mereka tidak akan pernah meminta jabatan tertentu tapi jika mendapat amanah, Insya Allah siap untuk mengembannya,” ucap Gus Yaqut sapaan akrabnya.
Ia pun optimistis Pilpres 2024 mendatang akan berlangsung lebih demokrasi, hal ini disebabkan masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dalam melihat perbedaan pandangan dan pilihan dalam perpolitikan. Menag berharap penggunaan identitas keagamaan untuk kepentingan politik praktis bisa dicegah.
