Network
Abas menambahkan, analisis yang cermat dan metode yang tepat adalah modal penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi kebijakan baik di lingkup pusat maupun daerah.
”Kami akan pantau melalui fasilitasi, asistensi serta penguatan inovasi untuk meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) penyusun kebijakan dan kami juga mendorong adanya peningkatan kapasitas kelembagaan strategi kebijakan,” kata Abas.
Baca Juga: Ditjen Bina Keuda Bahas Implementasi Fleksibilitas BLUD
Sejalan dengan itu, Praktisi Pengembang Organisasi, Kundiyarto Prodjotaruno, mendukung berbagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun kebijakan, khususnya bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Ia menyarankan, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan.
“Jadi ada konsultasi publik dibentuk oleh perangkat daerah, diikuti oleh perangkat daerah, di situ ada interaksi. Melalui ini saya rasa produk-produk (rekomendasi kebijakan) akan semakin berkualitas, kebijakan publik yang memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” tandasnya.***
