Network
“Tugas OIKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sangatlah besar. Dan butuh setting pemerintahan yang terbaik untuk mendukungnya,” ujar Kabiro Ahmad.
Dalam pelaksanaannya, Kabiro Ahmad mengatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab OIKN sangat besar sehingga diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penanganan konflik kepentingan/benturan kepentingan.
Hal tersebut selaras dengan esensi yang ada dalam UU No. 30 Tahun 2014, yaitu komitmen lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pedoman perilaku (code of conduct) secara transparan dan akuntabel. KPK akan berusaha untuk mengawasi agar semua proyek yang dilaksanakan di IKN terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga: Logo IKN Resmi Diperkenalkan, Gubernur Kaltim Sebut Sejalan Dengan Semangat Kehadiran IKN
Paparan Ahmad sejalan dengan pernyataan Kepala OIKN Bambang Susantono bahwa tata kepemerintahan yang baik sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban environment, social, governance (ESG) dari organisasi IKN.***
