BOLTIM NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan revisi Undang-undang Desa untuk masa jabatan delapan tahun kepala desa. Berlaku segera setelah regulasi tersebut diundangkan.
Dimana masa jabatan kepala desa yang sedang menjabat akan diperpanjang otomatis hingga delapan tahun total.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi dikutip dari ANTARA pada Jumat, 29 Maret 2024.
"Misalnya, kepala desa itu sudah menjabat selama lima tahun, berarti ditambah tiga tahun. Kalau baru menjabat dua tahun, berarti ditambah enam tahun lagi," beber Baidowi.
Baca Juga: Selamat! Jabatan Kepala Desa Resmi Delapan Tahun
Dia pun mengungkap hal itu diatur dalam Undang-Undang Desa di Pasal 118. Dimana kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua dapat menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang baru dan dapat mencalonkan diri lagi untuk satu periode.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU Desa, menyatakan bahwa UU Desa baru akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan desa serta mewujudkan cita-cita Indonesia pada tahun 2045.
Baca Juga: Penerimaan CPNS Dan PPPK di Bolmut Tahun Ini Buka Peluang Tenaga Teknis, Jumlahnya Bikin Lega
Proses pembentukan UU Desa diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa dari segi pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan desa. Desa diharapkan menjadi kekuatan dan pusat pembangunan, bukan hanya wilayah urban atau perkotaan.
Setelah RUU ini diundangkan, pemerintah akan segera menyosialisasikannya kepada semua pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta menyusun peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat RUU tersebut.
***