BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan pedoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Untuk menyempurnakan pedoman tersebut, BSKDN menjaring berbagai masukan lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN, Abas Supriyadi, saat mewakili Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Grand Dafam Ancol, Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
"BSKDN dalam menjalankan peran barunya merekomendasikan kebijakan perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antarstakeholder terkait. Ini untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rekomendasi yang dihasilkan," ungkap Abas.
Selanjutnya, demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, Abas mengimbau jajarannya untuk mengedepankan kredibilitas dan independensi organisasi. Tujuannya, agar data yang disajikan maupun analisis yang dilakukan dapat bersifat lebih objektif tanpa ada intervensi politik praktis.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Komitmen Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data
Selain itu, BSKDN juga perlu memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan juga transparansi soal metodologi, sumber data, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghasilkan rekomendasi tersebut.
"Kami berharap pendayagunaan rekomendasi kebijakan akan semakin meningkat sehingga strategi kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara nyata," terangnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemendagri Dorong Pemda Kembangkan Pengelolaan BLUD
Abas menambahkan, analisis yang cermat dan metode yang tepat adalah modal penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi kebijakan baik di lingkup pusat maupun daerah.
”Kami akan pantau melalui fasilitasi, asistensi serta penguatan inovasi untuk meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) penyusun kebijakan dan kami juga mendorong adanya peningkatan kapasitas kelembagaan strategi kebijakan,” kata Abas.
Baca Juga: Ditjen Bina Keuda Bahas Implementasi Fleksibilitas BLUD
Sejalan dengan itu, Praktisi Pengembang Organisasi, Kundiyarto Prodjotaruno, mendukung berbagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun kebijakan, khususnya bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Ia menyarankan, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan.
“Jadi ada konsultasi publik dibentuk oleh perangkat daerah, diikuti oleh perangkat daerah, di situ ada interaksi. Melalui ini saya rasa produk-produk (rekomendasi kebijakan) akan semakin berkualitas, kebijakan publik yang memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” tandasnya.***