Network
BOLTIM NEWS - Keretakan yang semakin dekat antara Presiden Joe Biden, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai garis merah Gaza telah menimbulkan potensi pertikaian antara kedua pemimpin tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah Amerika Serikat (AS) akan membatasi militer jika Israel tetap melanjutkannya , dengan serangan darat di daerah selatan kantong.
Ketegangan antara Biden dan Netanyahu telah menambah momentum diskusi di dalam pemerintahan AS tentang bagaimana mereka dapat menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan Israel agar berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghindari lebih banyak korban sipil Palestina dalam perang melawan Hamas , kata para pejabat AS.
Baca Juga: Laporan intelijen AS, Kepemimpinan Netanyahu ‘Dalam Bahaya’
Sumber pengaruh terbesar Biden adalah pasokan senjata AS. Dia menolak menggunakannya, meskipun Netanyahu memberikan tanggapan yang menantang terhadap permohonan Washington dan meningkatkan seruan dari beberapa rekan presiden dari Partai Demokrat.
Namun dengan meningkatnya rasa kecewa Biden terhadap Netanyahu, para pejabat AS tidak mengesampingkan kemungkinan perubahan kebijakan yang mencakup memberikan persyaratan pada bantuan militer jika Israel melakukan ancaman invasi ke Rafah di Gaza selatan.
Upaya Biden untuk terpilih kembali pada tahun 2024 telah berupaya berupaya dalam menyusun strategi. Para pembantunya menyadari bahwa ia perlu menghindari memberikan isu kepada Partai Republik untuk dimanfaatkan oleh para pemilih yang pro-Israel, sekaligus menghentikan erosi dukungan dari beberapa anggota Partai Demokrat progresif yang kecewa dengan dukungan kuatnya terhadap Israel.
Keputusan apa pun yang diambil Biden, yang menyebut dirinya seorang “Zionis,” untuk menyatakan sikap keras terhadap Israel akan bertentangan dengan sejarah puluhan tahunnya sebagai pendukung setia negara tersebut.
Baca Juga: Serangan Udara Israel di Rafah dan Gaza Tengah Tewaskan 20 Orang
“Tidak peduli bagaimana Anda menyikapinya, Biden masih terikat pada cara menangani krisis ini,” kata Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah untuk pemerintahan Partai Republik dan Demokrat.
