Network
BOLTIM NEWS - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pakar merumuskan isu strategis guna memperkuat pembangunan ekonomi di daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Bank Indonesia (BI) mengenai perlambatan ekonomi dunia. Kondisi tersebut berdampak pada perekonomian negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap tetap kuat karena didukung oleh permintaan domestik yang tinggi.
Terkait hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa (PKDD) BSKDN, Wahyu Hidayat mengatakan, pihaknya berencana membuat kegiatan analisis untuk mengetahui kondisi ekonomi di daerah.
Baca Juga: Kepala BSKDN Kemendagri Imbau Provinsi Segera Laporkan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten dan Kota
"Ada atau tidak adanya tekanan ekonomi secara global dan nasional, ekonomi daerah tetap kuat bahkan bertumbuh, kami harap ada masukan dari pakar terkait agar analisis yang kami lakukan sesuai dengan fakta yang ada," jelas Wahyu saat memimpin Rapat Penyusunan ICP dan ToR tentang Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia Tahun 2023 tentang Kondisi Perekonomian Terkini di Ruang Rapat Pusrtrajakan PKDD Lantai 4 Kantor BSKDN, Jakarta, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di daerah didorong oleh kinerja positif sebagian besar lapangan usaha mulai dari industri pengolahan, industri perdagangan besar dan kecil, hingga konstruksi.
"Kita harus mencari benang merah antara hasil laporan dari Bank Indonesia dengan kondisi lapangan (ekonomi) di daerah. Kita perlu tahu bukti dan kenyataan di daerah seperti apa kondisi ekonominya," ujarnya.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Segera Uji Coba Penilaian Kota Bersih di Daerah
Sementara itu, dosen Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Triyuni Soemartono mengatakan, ada beberapa isu krusial dalam pembangunan ekonomi daerah yang perlu dianalisis lebih mendalam. Hal itu meliputi disparitas kesejahteraan antardaerah, pertumbuhan penduduk yang belum merata serta mobilisasi penduduk yang masih berpusat di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dan kota-kota besar lainnya.
Isu lainnya juga terkait anggaran atau masih tingginya ketimpangan ekonomi antardaerah. Persoalan ini seharusnya dapat diatasi dengan pengelolaan instrumen Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus dan Daerah Istimewa, Dana Desa dan Insentif Fiskal.
