Network
BOLTIM NEWS - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah telah memberikan bantalan ekonomi kepada lebih dari 89 juta warga masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) yang disalurkan setiap bulan.
Menurut dia, beras yang berkualitas baik dari Bulog sejumlah 10 kg tiap bulannya diberikan ke masing-masing keluarga, sehingga totalnya bisa sampai 89 juta orang lebih dalam sebulan.
"Ini merupakan masyarakat kita yang terbawah, saudara-saudara kita yang memerlukan sokongan untuk ekonominya. Jadi bantalan ekonomi itu telah diamankan oleh pemerintah,” kata Kepala BPN Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden Jokowi, Senin (22/1/2024).
Baca Juga: Kunjungi Salatiga, Jokowi: Hari Ini Bantuan Pangan Kita Berikan
Arief menuturkan, bantuan pangan yang seharusnya berakhir pada Maret ini kemungkinan besar akan dilanjutkan hingga Juni dengan total penerima sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kata dia, jumlah tersebut bertambah sekitar 8 persen dibandingkan data tahun lalu karena tahun ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Arief menjelaskan, data P3KE sendiri merupakan suatu sistem yang memuat data by name, by address, dan by Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi sekitar 80 persen penduduk, serta diurutkan berdasarkan peringkat kesejahteraannya.
“Nasional itu saat ini stoknya 1,4 juta ton. Kemudian bantuan pangan ini kalau sebulan rata-rata membutuhkan 240-250 ribu ton se-Indonesia. Kemudian Bapak Presiden tentunya setiap minggu kita punya weekly meeting untuk memastikan stok itu tercukupi dan hampir semua gudang Bulog se-Indonesia itu kalau Pak Presiden visit mulai dari Jayapura, Biak, Kupang, Nagekeo, Manggarai Barat, Palembang, Padang, Lampung, semua kalau kita cek, semuanya punya stok,” jelas Arief.
Baca Juga: Menko Perekonomian Pantau Penyaluran Bantuan Pangan di Garut, Airlangga: Ini Bagian Penanganan El Nino
Lebih lanjut Arief menyampaikan, bahwa idealnya pemenuhan stok pangan strategis bersumber dari produksi dalam negeri, namun jika terdapat proyeksi penurunan produksi, langkah antisipasi risiko harus diterapkan.
Karena itu lanjut dia, Badang Pusat Statistik sudah menyampaikan bahwa proyeksi produksi di bulan Januari dan Februari mengalami penurunan. Sehingga, importasi dilakukan untuk menjaga stabilisasi stok beras pemerintah dan hanya akan dikuasi oleh Bulog.
“Dalam kondisi shortage seperti sekarang, kalau Bulog masuk melakukan penyerapan produksi beras dalam negeri, justru malah akan mendorong peningkatan harga. Ujung-ujungnya nanti di tingkat pembeli, daya belinya menurun dan akan memicu inflasi. Bulog masuk (menyerap) saat harga di tingkat petani sudah mulai menurun, misalnya saat sedang panen raya nanti,” katanya.***
