Network
BOLTIM NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar bantuan sosial (bansos) disalurkan dalam bentuk uang melalui transfer bank atau via kantor pos sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.
"Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang, dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
Ghufron menerangkan rekomendasi tersebut diberikan untuk menutup celah korupsi agar bantuan sosial tersebut tidak menjadi salah satu bentuk politik uang.
Ia mengatakan, KPK merekomendasikan bansos disalurkan dengan basis data terbaru yang valid.
"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.
Wakil ketua KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengingatkan Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil. Karena hanya dengan itu demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang dicita-citakan rakyat.
Dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan kita semua.
"KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta memastikan pelaksanaan pemilu ini terbebaskan dari praktik money politic dan benturan kepentingan," tuturnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor 1, Anies Baswedan kritisi pembagian bansos yang dinilai tidak tetap sasaran serta menimbulkan kecemburuan karena pembagiannya dilakukan di pinggir jalan.
“Bantuan sosial perlu menyesuaikan dengan kebutuhan penerimanya, bukan sesuai dengan kebutuhan pemberi, “ sentil Anies dalam debat capres pamungkas Minggu (4/2/2024).
Anies mengatakan, jika terpilih jadi presiden, ia merencanakan pemberian bansos itu sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang guna mencegah korupsi dalam pengadaan.
"Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash (tunai), ini yang harus dipertimbangkan. Mereka langsung menggunakan sesuai dengan kebutuhannya," tegasnya.***
