Network
BOLTIM NEWS – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mempertanyakan kepada capres nomor urut 1, Anies Baswedan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan antar masyarakat.
“Pak Anies, lagi ramai kita mau tanya soal bansos karena menurut saya, bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem (masalah), karena banyak klaim yang diberikan seolah ini bantuan per orang atau kelompok,” kata Ganjar dalam debat kelima capres, Minggu (4/2/2024).
Menanggapi hal tersebut, Anies langsung memberikan respon berupa senyum sumringah sejak awal pertanyaan itu dilontarkan Ganjar.
Anies mengatakan, bahwa bantuan sosial perlu menyesuaikan dengan kebutuhan penerimanya, bukan sesuai dengan kebutuhan pemberi.
Dengan demikian, menurut dia, bansos yang diberikan bisa disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Selain itu, pemberian bansos juga harus tepat sasaran berdasarkan data yang akurat.
"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya," kata Anies saat menjawab pertanyaan Ganjar.
Selain itu, menurut Anies, bansos itu harus diberikan dengan mekanisme jalur birokrasi dan diberikan langsung ke lokasi penerima.
"Bukan dibagikan di pinggir jalan," kata Anies.
Untuk itu, dia berjanji bakal membuat program bansos plus dengan meningkatkan angkanya dan memperbarui data masyarakat prasejahtera. Masyarakat prasejahtera itu bakal diberikan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Anies juga menekankan bahwa bansos itu harus atas nama negara.
Terkait dengan hal itu, Anies menceritakan bahwa saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bansos yang diberikan bertuliskan keterangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat," sentil Anies.
Ia juga merencanakan bahwa pemberian bansos itu sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang guna mencegah korupsi dalam pengadaan.
Hal itu, lanjut dia, agar bansos tidak hanya memberikan keuntungan pada perusahaan-perusahaan raksasa yang dilibatkan dalam pengadaan bansos.
"Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash (tunai), ini yang harus dipertimbangkan. Mereka langsung menggunakan sesuai dengan kebutuhannya," katanya.***
