Network
BOLTIM NEWS - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak mafia tambang ilegal yang dibekingi oleh aparat dan pejabat.
Mahfud mengungkap hal itu ketika merespons cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal solusinya memberantas masalah sumber daya alam (SDA) dan energi.
"KPK seminggu lalu mengatakan bahwa pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
Baca Juga: Saling Sindir, Gibran Sebut Gus Muhaimin Lucu, Cak Imin Bilang Pertanyaannya tak Terjawab oleh Gibran
Mahfud juga mengungkapkan saat ini tercatat 2.500 tambang ilegal dan deforestasi mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam 10 tahun terakhir.
"Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura, tempat saya tinggal, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Mahfud menegaskan bahwa solusinya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sementara menurut cawapres Muhaimin Iskandar bahwa pelaksanaan program hilirisasi tambang yang ‘ugal-ugalan’ karena merusak lingkungan dan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Muhaimin Akan Hentikan Program ‘Food Estate’, Mahfud Sebut Food Estate Program Gagal
Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan cawapres Mahfud MD mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam.
"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ujar Muhaimin.
Muhaimin mengatakan bahwa saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan adanya kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi.
Baca Juga: Muhaimin Sindir Seseorang Kuasai Tanah 500 Ribu Hektar, Petani Sebagai Penolong tak Lebih dari Setengah Hektar
Disisi, Muhaimin mengemukakan bahwa perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi sampai sekarang bisa 13 persen, yang menurutnya tinggi sekali. Akan tetapi, rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi.
"Apa yang mau kita lakukan sementara tambang ilegal juga terus berlangsung," ujar Muhaimin.***
